JURAI.ID, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyarankan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapuskan sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Gibran, perbaikan sistem pendidikan ialah kunci menyiptakan sumber daya manusia unggul dan dapat mendukung tercapai Indonesia Emas 2045.
Menyikapi wacana itu, Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Muchtar, mengatakan, sistem zonasi memiliki sisi positif dan negatif.
“Kelebihan sistem ini mengakomodasi siswa sekitar sekolah, sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat keberadaan sekolah itu,” ujar Syukron Selasa (14/1/2025).
Penerapan sistem zonasi, kata ia, juga memiliki kekurangan, ia mengungkapkan, beberapa daerah, kualitas sekolah unggulan seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 1 di Bandarlampung, kini mulai menurun.
“Dulu, sekolah-sekolah ini menjadi kebanggaan tapi saat ini kita hampir tak melihat lagi,” katanya.
Syukron berpendapat, sistem zonasi tak harus hapus sepenuhnya namun perlu ada evaluasi dan pengaturan proporsional.
“Sistem zonasi perlu proporsi pas. Misalnya, berapa persen menerima siswa zonasi agar masyarakat di sekitar sekolah tetap merasakan manfaat pendidikan, tanpa mengurangi kualitas,” ujarnya.
Meski Wapres Gibran sudah menyampaikan usulan menghapus sistem zonasi, Syukron menekankan, hal ini masih wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.
Ia mengungkapkan, Komisi V DPRD Lampung belum rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait isu zonasi.
“Kami masih menginventarisasi berbagai soal pendidikan, termasuk menahan ijazah tak sesuai ketentuan. Rapat dengan dinas pendidikan akan kami lakukan segera setelah data kami cukup,” katanya. (*)
Eksplorasi konten lain dari Jurai.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
