JURAI.ID, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya, Kamis (9/2/2025).
Rapat itu salah satunya, membahas soal tunda bayar dan relokasi tahun anggaran 2024 pada tiga OPD. Selain itu, Komisi IV akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahun 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Muklis Basri, menegaskan, tiga OPD ini akan terjadi relokasi dan tunda bayar.
“Komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan 2025 karena semua sudah terlanjur masuk DPA dan harus bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Terkait skema pembayaran, kata Muklis, akan diatur kemudian. Karena sesuai penjelasan OPD pada Perubahan APBD 2025 dipastikan semua akan terbayar.
“Karena mereka punya skema akan mengefisiensi belanja pada seluruh OPD,” jelasnya.
Muklis memastikan, kalaupun pembayaran pada APBD Murni 2025 terkendala, semua terbayar pada APBD Perubahan.
“Kita harapkan di 2025 ini selesai,” tegasnya.
Muklis juga memastikan, target tahun 2025, pihaknya sepakat mengutamakan pembangunan infrastruktur.
“Sepanjang kita tahu hasil reses dan saat mendampingi gubernur terpilih waktu kampanye, semua minta urusan jalan,” jelasnya lagi.
Ia menegaskan, skema sudah ada tahun 2025 ini anggaran untuk infrastruktur cukup besar.
“Dan ini akan kita kawal untuk direalisasikan,” tandasnya. (*)
Eksplorasi konten lain dari Jurai.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
