JURAI.ID, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengubah arah kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon dengan memperluas cakupannya dari semula berfokus pada karbon hutan menjadi pengembangan ekosistem karbon yang mencakup sektor daratan dan pesisir. Langkah ini diarahkan untuk menjadikan perdagangan karbon sebagai peluang investasi sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan tim tersebut harus bekerja secara nyata dan tidak berhenti sebagai tim yang hanya dibentuk melalui keputusan gubernur.“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Sekda dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung.
Pembahasan mengenai penguatan tim dan roadmap karbon tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Inisiatif Karbon. Dalam rapat itu disepakati bahwa pelaksanaan program mulai didorong pada 2026, tidak menunggu hingga 2027 seperti rancangan awal.
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung Anshori Djausal mengatakan perubahan cakupan diperlukan karena peluang ekonomi karbon tidak hanya terdapat di kawasan hutan. Potensi juga terdapat pada pesisir, mangrove, limbah pertanian, agroforestri, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem.
“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.
Perluasan tersebut mencakup kawasan di dalam dan luar hutan, termasuk pesisir dan limbah pertanian.
Dalam roadmap yang dibahas, lanskap karbon Lampung dikelompokkan ke dalam sejumlah ekosistem. Green carbon mencakup hutan, kebun, agroforestri dan biodiversitas, sedangkan blue carbon mencakup mangrove, rawa dan sungai. Ada pula konsep silvofishery yang menggabungkan konservasi ekosistem dengan kegiatan budidaya seperti kepiting dan kerang serta pengembangan pariwisata.
Konsep tersebut kemudian dikembangkan melalui gagasan “repong karbon ekonomi” yang mengadopsi kearifan lokal Lampung. Pengelolaan mangrove, misalnya, tidak hanya diarahkan pada penanaman, tetapi juga pemeliharaan ekosistem dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat seperti kepiting bakau serta pariwisata.Pemprov Lampung juga menyiapkan pemetaan potensi melalui lima koridor.
Koridor Lampung bagian barat antara lain diarahkan pada damar, kopi, agroforestri, hutan dan daerah aliran sungai, sedangkan Pesawaran memiliki potensi mangrove, silvofishery, kepiting bakau dan wisata berbasis karbon. Pesisir Timur juga dinilai memiliki potensi blue carbon dan silvofishery. *
