JURAI.ID, LAMPUNG SELATAN (SMSI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) terus mendorong transformasi digital dalam mengelola keuangan daerah. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan Bank Lampung guna memperkuat sistem pembayaran pajak dan mengelola kas daerah lebih modern, efisien, dan transparan.
Kerja sama itu melalui penandatanganan dua perjanjian antara Pemkab Lamsel bersama Bank Lampung Cabang Kalianda dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di ruang kerja Sekretaris Daerah setempat, Kamis (2/4/2026).
Penandatanganan itu oleh Pimpinan Bank Lampung Cabang Kalianda, Andi Dani Afrizal, bersama Pelaksana Tugas Kepala BPPRD Iwan Chandra Gautama dan Kepala BPKAD Rini Ariasih.
Melalui kerja sama dengan BPPRD, Pemkab Lamsel mendorong sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital agar kian efisien dan memudahkan akses masyarakat. Langkah ini dapat meningkatkan wajib pajak patuh dan mempercepat proses transaksi.
Sementara itu, kerja sama dengan BPKAD fokus pada penguatan pengelolaan kas daerah lebih transparan dan akuntabel, sejalan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, Supriyanto, mengatakan, kerja sama ini ialah bagian upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Kerja sama ini tak hanya melanjutkan program sudah ada, tapi juga membuka ruang pengembangan layanan lebih luas. Ini bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan zaman,” ujar Supriyanto.
Ia menegaskan, pemanfaatan teknologi, khususnya sistem pembayaran nontunai, menjadi langkah strategis mengoptimalkan pendapatan daerah dan meminimalisasi potensi kebocoran.
“Digitalisasi menjadi kunci meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan kerja sama ini, Pemkab Lamsel berharap sistem pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah dapat lebih modern dan terintegrasi, sehingga berdampak langsung meningkatkan pendapatan daerah serta kualitas pelayanan publik. (*/rn)
