JURAI.ID, BANDAR LAMPUNG (SMSI)– Bank Indonesia (BI) Wilayah Lampung berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi setempat mengadakan Forum Ekonomi Lampung.
Kepala BI Wilayah Lampung Budiyono mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan pada 9, 13 dan 15 Februari 2023 di KPW BI Lampung.
Forum telah dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto bersama Kepala BI Lampung, Kamis (9/2/2023).
Forum ini menghadirkan para ahli, praktisi maupun pemangku kebijakan dari berbagai bidang, yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung, asosiasi terkait, akademisi dan media.
“Forum ini diselenggarakan untuk menggali pemikiran dan rekomendasi kebijakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (2025-2030) dan jangka panjang (2025- 2045) yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Lampung”. Ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima. Selasa (14/2/2023).
Koordinator Tim Industri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Firdaussy Yustiningsih menyampaikan, bahwa sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor penting pendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di negara-negara maju, seperti Korea Selatan dan Jepang. Sektor ini penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen per tahun untuk keluar dari Middle Income Trap sebelum Tahun 2045.
Dalam pengembangan industri pengolahan, ekonomi sirkular perlu didorong, karena berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta memberikan peluang baru untuk diversifikasi ekonomi, penciptaan nilai, dan pengembangan keterampilan. “Ekonomi sirkular dimaksud merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru yang dapat mendorong transformasi sektor lainnya,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Apriyanus menyampaikan, bahwa sustainable finance berpeluang meningkatkan peluang “green job” untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Meski demikian, transformasi menuju industri hijau mempunyai tantangannya tersendiri, diantaranya investasi yang mahal dan sulitnya pembiayaan.
“Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah utamanya dari aspek regulasi dan kepatuhan, permodalan dan teknologi, serta penjaminan sangat dibutuhkan, bahwa ekonomi dan keuangan syariah juga perlu didorong transformasinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena kontribusinya terhadap PDRB yang masih rendah,” tuturnya.
Sementara itu untuk Lampung, Muhammad Fahlevy menyampaikan bahwa, dengan penduduk yang didominasi oleh muslim, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung juga sangat besar.
“Setiap daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan baru bagi pertumbuhan perekonomian,” ujarnya.
Adapun kesimpulannya bahwa transformasi ekonomi Lampung membutuhkan dukungan semua pihak untuk mendorong sektor ekonomi yang saat ini menjadi pengungkit perekonomian Lampung, yakni pertanian dan industri pengolahan serta sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. (*).
