JURAI.ID, LAMPUNG SELATAN (SMSI) – Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serentak di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Sensus setiap sepuluh tahun sekali ini membawa misi besar pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan pembangunan lebih akurat dan tepat sasaran.
Hal itu mengemuka dalam audiensi BPS Lampung Selatan (Lamsel) dengan Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama, di ruang kerja bupati, Selasa (7/4/2026).
Kepala BPS Lamsel, Eko Purnomo, menjelaskan, sensus tahun ini memiliki cakupan lebih luas dari sebelumnya. Tak hanya sektor ekonomi, tapi juga menyentuh sektor pertanian yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah.
“SE2026 ini akan mencakup sektor ekonomi dan pertanian. Selain itu, kami juga membawa pembaruan DTSEN yang saat ini dalam proses pengawasan bersama Dinas Sosial,” ujar Eko.
Sinkronisasi DataIa menambahkan, dalam upaya memperkuat validitas data, BPS turut berkolaborasi dengan PLN melalui integrasi data pelanggan listrik sebagai bagian dari penyempurnaan DTSEN.
“Dengan padat agenda sensus tahun ini, kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel agar pelaksanaan dapat berjalan optimal,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama, menegaskan, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS penting, khususnya penyediaan data makro yang menjadi dasar utama merumuskan kebijakan.
“Saya ingin komunikasi lebih intens dengan BPS, terutama sinkronisasi data makro yang menjadi acuan utama menyusun kebijakan daerah,” kata Egi.
Bupati Egi juga menekankan, seluruh program pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar perencanaan normatif.
“Program yang disusun harus berbasis data, bukan semata keinginan, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Sinergi ProgramEgi menyoroti sejumlah tantangan pembangunan, seperti belum optimal keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, isu kemiskinan dan stunting yang membutuhkan penanganan lebih terarah.
“Terkait kemiskinan, stunting, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kami butuh pendampingan agar mengambil kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, IPM Lamsel meningkat 0,9 persen, dari 72,15 menjadi 73,10, sebagai indikator positif dari program pembangunan telah berjalan.
Bupati turut mendorong sinergi antara program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dari BPS dengan program unggulan daerah, yakni Desa Helau, guna memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data hingga tingkat desa.
“Kami ingin memastikan setiap gunakan anggaran benar-benar tepat sasaran, efektif, dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya. (*)
